Seolah sudah menjadi ciri khas
tersendiri di Indonesia, permasalahan yang muncul dari multi dimensi
yang disebabkan tata kelola pemerintahan yang kurang baik dari
pemerintahan dinegeri ini. Permasalahan internal politik juga menjadi
pemandangan yang selalu menghiasi warta media setiap harinya.
Korupsi, kolusi, dan nepotisme juga menjadi kebiasaan yang ada di
pemerintahan Indonesia. Tidak dipungkiri,bahkan kepercayaan
masyarakat kepada pelaku pemerintah juga tidak sebaik dulu.
Permasalahan ini juga disebabkan oleh tata pemerintahan yang buruk.
Tata pemerintahan yang baik merupakan
landasan yang harus diambil dalam kebijakan pemulihan ekonomi, sosial
maupun politik. Dalam perkembangan globalisasi maupun demokrasi
menuntut peran pelaku-pelaku penyelenggaraan pemerintahan.
Pemerintah, yang sebelumnya memegang kuat kendali pemerintahan cepat
atau lambat mengalami pergeseran peran dari posisi mengatur segala
kebijakan ke posisi sebagai fasilitator. Dan sebaliknya masyarakat
yang sebelumnya sebagai penerima manfaat, harus mulai menyadari
kedudukannya sebagai pemilik kepentingan yang juga harus berfungsi
sebagai pelaku.
Oleh karena itu, tata pemerintahan
yang baik harus segera dilaksanakan agar segala permasalahan yang
timbul dapat segara terselesaikan dan juga proses pemulihan ekonomi
dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar. Disadari, mewujudkan tata
pemerintahan yang baik membutuhkan waktu yang tidak singkat dan juga
upaya terus menerus. Disamping itu, perlu juga dibangun kerjasama
dari seluruh komponen bangsa yaitu para aparatur negara, pihak swasta
dan masyarakat madani untuk menumbuhkembangkan rasa kebersamaan dalam
rangka mencapai tata pemerintahan yang baik.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar